Dosen Hukum Tata Negara Minta DPD RI Usulkan Sidang Istimewa MPR Terkait Jabatan Gibran
Jakarta, 6 November 2026 – Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., meminta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengambil langkah kelembagaan dengan mengusulkan penyelenggaraan Sidang Istimewa MPR RI terkait status jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Permintaan tersebut disampaikan melalui dokumen Permohonan dan Penyampaian Aspirasi Ketatanegaraan yang secara resmi diserahkan kepada pimpinan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Jumat (6/11/2026). Penyerahan dokumen dilakukan melalui tim kuasa hukum Teguh.
Dalam permohonannya, Teguh yang juga menjabat Ketua Dewan Pembina DPC PERMAHI Jakarta Timur menilai perlu adanya langkah konstitusional menyusul terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Ia berpandangan, situasi politik di DPR RI yang dinilai mengalami kebuntuan akibat fragmentasi koalisi partai politik berpotensi menghambat pelaksanaan fungsi kelembagaan DPR dalam proses pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945.
Atas kondisi tersebut, Teguh meminta DPD RI mengambil peran sebagai lembaga perwakilan daerah yang turut menjaga pelaksanaan konstitusi. Menurutnya, DPD RI perlu menggunakan hak inisiatif kelembagaan untuk menyampaikan usulan kepada MPR RI agar Sidang Istimewa dapat diagendakan.
Dalam petitumnya, pemohon meminta DPD RI menerima seluruh permohonan, menerbitkan keputusan atau rekomendasi resmi, serta membawa aspirasi tersebut ke dalam mekanisme sidang paripurna DPD RI.
Selain itu, ia meminta DPD RI mengusulkan penyelenggaraan Sidang Istimewa atau Sidang Paripurna Khusus MPR RI dengan agenda pembatalan keabsahan pelantikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden periode 2024–2029 dan pemberhentian dari jabatannya.
Pemohon juga meminta agar pengisian jabatan Wakil Presiden selanjutnya dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Teguh menyebut pengajuan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab akademis dan etis sebagai dosen hukum tata negara dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat dan pengawalan konstitusi.
Tim Hukum Penyelamat Konstitusi dan Demokrasi yang hadir dalam penyerahan dokumen tersebut terdiri atas Dr. Bahrain, Marulitua Rajagukguk, Hincat Silalahi, Muhammad Ratho Priyasa, Suluh Utomo, Dinda Wulan Ariani, Abdul Rozak, Tamrin, dan Karsedi.
Pewarta:(Sujul)″
